Kuningan, Visinews.net – Dengan adanya rencana proyek geotermal gunung ciremai dan pertambahan pajak nilai (PPN), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kuningan tidak setuju dengan adanya rencana tersebut.
Ketua Umum Katua IMM Kuningan, Younggy Septhandika Permana mengatakan IMM telah mengirim surat petisi yang di tujukan langsung ke bapak Presiden RI, Joko Widodo berupa bentuk fisik maupun non-fisik serta ditembuskan kepada , Menteri Dalam Negeri RI.Gubernur Jawa Barat,Bupati Kuningan dan Ketua DPRD Kuningan.
Adapun penolakan ini berdasarkan atas dampak lingkungan dan efek jangka
panjang yang akan muncul apabila proyek tersebut tetap dilaksanakan.
” Kami menyadari bahwa, proyek tersebut akan lebih banyak menimbulkan Kerugian daripada Kebermanfaatan yang akan
dirasakan oleh Masyarakat Kuningan secara khusus maupun Masyarakat Indonesia secara
umum,” Ucap Younggy kepada Visinews.net, Minggu (20/6).
Ia juga menilai, proyek Geothermal yang dilaksanakan di daerah lain, dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.
“Proyek sudah kian memburuk, dan akan terus berlanjut dikemudian hari,” lanjutnya.
Younggy juga menuturkan Masyarakat Kuningan enggan terkelabui oleh iming iming angin surga yang dihadirkan oleh pemerintah pusat yang disampaikan oleh pemerintah daerah bahwa proyek tersebut ramah lingkungan ataupun akan menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
” Sudah banyak kasuistik yang nampak dan nyata di negeri ini bahwa hal tersebut hanyalah omong kosong belaka. Menilik jauh kebelakang menyoal eksploitasi alam di Indonesia, rasanya sudah cukup melihat Sebagian wilayah di Sidoarjo luluh lantah oleh luapan lumpur yang di sebabkan oleh salah satu perusahaan yang ceroboh, pun dengan daerah lain yang mengalami hal serupa. Kami sangat tidak ingin kota kelahiran kami akan bernasib serupa,” tutur Younggy.
Sementara itu, Melihat adanya pertambahan pajak nilai (PPN), IMM meminta pemerintah untuk kembali mempertimbangkan sebelum menggulirkan kebijakan.
” Apalagi kebijakan tersebut digulirkan pada masa pandemic dan situasi perekonomian saat ini sedang sulit. Terlebih lagi lebih dari 50 persen omzet pedagang pasar menurun,” sambungnya.
Dengan adanya kenaikan serta pemberlakuan PPN, pada sembako dan Pendidikan akan menimbulkan dampak sosial. Dimana masyarakat akan sulit untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan nutrisi intelektual yang ada di jenjang
Pendidikan. Sehingga kualitas hidup masyarakat akan menurun dan kurva kemiskinan akan terus bertambah.
IMM Kuningan dengan tegas menolak dan sangat keberatan atas rencana penerapan PPN untuk bidang Pendidikan sebagaimana draf rancangan Undang – Undang Revisi UU
No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dimana letak moral pertanggung jawaban negara atau pemerintah dengan penerapan PPN yang memberatkan itu?
Konsep pajak progresif lebih – lebih ke bidang Pendidikan secara ideologis
menganut paham liberalism absolut. Sehingga perlu di tinjau ulang karena tidak sejalan dengan jiwa Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung spirit gotongroyong dan kebersamaan.
Hal senada diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang mengatakan “jangan bawa Indonesia ini menjadi semakin menganut rezim ideologi
liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai – nilai luhur bangsa Indonesia”.
” Apabila pemerintah tidak sanggup untuk menolak rencana tersebut, maka kami PC IMM Kuningan akan berdiri di garda terdepan dan dengan tegas untuk menolak pelaksanaan proyek Geothermal Gunung Ciremai Dan Penerapan PPN. Kabupaten ini sudah cukup di cap sebagai Kabupaten termiskin ke dua se Jawa Barat, jangan sampai hal itu di perburuk dengan pemangku kebijakan yang teledor dalam menentukan keputusan,”
“Hidup bukan hanya hari ini saja, ada anak cucu generasi berikutnya yang berhak menikmati alam kuningan,” tutup Younggy.
