Jakarta, visinews.net – Rencana revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dilakukan secara tertutup di hotel mewah telah memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru ini dinilai berpotensi menghidupkan kembali Dwi Fungsi ABRI, yang bertentangan dengan amanat Reformasi 1998.
Menanggapi hal ini, Chikal Akmalul Fauzi, Founder Vinus Muda kembali untuk menegaskan bahwa ini merupakan kebiasaan buruk wakil rakyat kita yang selalu membahas revisi undang-undang dengan tidak transparan, buru-buru dan tidak melibatkan partisipasi publik termasuk RUU TNI ini’
‘Pemisahan segmentasi kerja antara militer dan sipil bagi saya merupakan spirit dan mahkota reformasi yang diperjuangan dengan penuh tumpah darah waktu itu, tapi lagi-lagi DPR RI berusaha untuk ‘meng-amputasi’ mahkota reformasi itu dengan mengusahakan perwira TNI untuk bisa masuk dalam sekrup jabatan sipil dan bisa mengakomodir seluruh kegiatan politik dan bisnis di republik ini’ lanjut chikal.
Muhammad Diva Muzizat, Co-Founder Vinus Muda, menyatakan sikap tegas bahwa revisi ini bukan sekadar pembahasan teknis, melainkan persoalan besar yang menyangkut masa depan demokrasi Indonesia.
“Revisi UU TNI yang dilakukan secara diam-diam ini mencederai semangat reformasi. Prosesnya tertutup, terkesan dipaksakan, dan dikhawatirkan akan membuka celah bagi kembalinya peran militer di jabatan sipil. Ini bukan hanya ancaman bagi demokrasi, tetapi juga langkah mundur dalam menjaga supremasi sipil di Indonesia.”
Menurut Vinus Muda, upaya ini berbahaya karena dapat merusak keseimbangan antara militer dan sipil dalam pemerintahan. Reformasi 1998 telah dengan jelas memisahkan ranah militer dan sipil untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap dalam kendali demokrasi, bukan militerisme.
“Jika revisi ini disahkan tanpa transparansi, kita sedang membiarkan sejarah kelam terulang kembali. Militer tidak boleh lagi memiliki akses ke jabatan sipil, karena itu membuka ruang bagi intervensi politik dan memperlemah demokrasi kita.”
Vinus Muda: Demokrasi Harus Dijaga, Rakyat Harus Bergerak!
Sebagai bagian dari gerakan pemuda yang mengawal isu-isu demokrasi dan keadilan sosial, Vinus Muda menegaskan bahwa revisi UU TNI harus dihentikan dan dikembalikan ke proses yang transparan.
- Menuntut DPR dan Pemerintah untuk membahas RUU TNI secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.
- Menolak segala bentuk kebijakan yang dapat menghidupkan kembali Dwi Fungsi TNI.
- Mengajak kaum muda untuk menolak RUU TNI karena tidak sejalan dengan spirit demokrasi.
