BOGOR, VISINEWS – Tim Pemantau Pilkades Kabupaten Bogor menggelar diskusi Media dengan tema “Ekspos Tim Pemantau Pilkades Dalam Pilkades Serentak Kabupaten Bogor” di Kantor Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) pada hari Selasa, 5 November 2019.
3 November yang lalu adalah momentum demokrasi akar rumput, yakni Pemilihan kepala Desa serentak di Kabupaten Bogor, dengan jumlah 273 Desa.
Diskusi ini dihadiri oleh berbagai media yang ada di Bogor seperti RRI, Radar Bogor, Kompas, dan lainnya.
Sudah barang tentu, suasana demokrasi Pilkades berbeda dengan Pilpres atau Pilkada kemarin. Tingkat kerawanan politik uang, ujaran kebencian dan lainnya berakar rumput di Desa yang kemudian mencederai demokrasi lainnya.
Tim pemantau ini sebetulnya bukan instansi pengaduan, karena belum ada regulasi Undang-Undang dari pusat yang membahas tentang Pilkades, melainkan lembaga untuk mencari data yang kemudian ke depannya akan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki demokrasi Pilkades, yang berpengaruh pada Pilkada dan Pilpres nanti.
Dalam pemantauan tersebut, tim menemukan berbagai masalah dalam pemilihan Desa sejumlah 1027 temuan. Temuan-temuan ini kemudian kami kategorikan menjadi tiga tahapan.
Pertama, proses sebelum masa tahapan kampanye. Kedua, pada masa kampanye. Ketiga, pada hari pemungutan dan perhitungan.
Yusfitriadi selaku Sekretaris tim pemantau menerangkan bahwa Pilkades merupakan gurunya pelanggaran demokrasi, seperti politik uang, ujaran kebencian, bahkan persoalan surat C1 dan sebagainya yang k edepannya akan mencederai demokrasi. Dan tim pemantau ke depannya akan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang akan diajukan pada Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk memperbaiki regulasi undang-undang aturan pilkades.
“Persoalan demokrasi adalah pragmatisme yang melekat pada masyarakat. Pragmatisme itu tidak akan bisa dihilangkan begitu saja. Namun kiranya perlu untuk ada aturan-aturan pada Pilkades ini, minimal masyarakat memahami akan larangan dan berbahayanya politik uang dan sebagainya”, tambahnya. (NG/Visinews.net)