JAKARTA, VISINEWS – Seperti yang beredar di media massa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menguluarkan pernyataan, pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang kini ramai diperbincangkan bisa pakai GoPay adalah bukan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Nadiem menyebutkan, penambahan fitur tersebut murni merupakan inovasi perusahaan, yaitu Gojek, dalam memenuhi persaingan pasar kreatif dan modern.
Dikutip dari Kompas.com, Gojek merupakan perusahaan berbasis aplikasi yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Karena itu, Nadiem menolak jika wacana itu dikaitkan dengan kebijakan kementeriannya.
“Itu adalah hal yang terjadi di pasar, kompetisi sengit antara dompet digital di mana semua bisa menerima apa pun,” kata Nadiem dalam rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2020).
Nadiem yang merupakan eks CEO Gojek menegaskan dirinya sudah melepas semua kewenangannya di perusahaan Gojek tersebut.
“Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Nadiem.
Nadiem mengaku tak mau terlibat dalam pusaran konflik kepentingan saat menjabat sebagai Mendikbud RI.
“Saya sudah melepaskan semua kewenangan (di perusahaan), semua posisi. Dan itu mohon ditanya langsung kepada perusahaanya, karena saya berdedikasi diri kepada mencoba menyempurnakan sistem pendidikan kita,” tuturnya.
Nadiem pun menyebut fitur GoBills sebagai cara pembayaran itu sudah lama menjadi rencana perusahaan Gojek sendiri.
Nadiem pun menegaskan kembali bahwa dirinya tak pernah mengatur-atur soal metode pembayaran SPP di sekolah-sekolah.
“Tidak ada kebijakan Kemendikbud sama sekali mengenai metode pembayaran. Sekolah itu bebas memilih mau dia bank apa, mau dia dompet digital apa,” kata Nadiem. (NG/Visinews.net).