Bogor, Visinews.net – Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi menyoroti dampak pandemi terhadap UMKM dan Koperasi di Kabupaten Bogor.
Dalam Diskusi Publik yang diadakan oleh Democrasy Electoral and Empowerment Partnership (DEEP) berkolaborasi dengan Lembaga Studi Yayasan Visi Nusantara mengusung tema ‘Pengusaha kibarkan bendera putih, tanggungjawab siapa?’
Selengkapnya tentang Diskusi Publik tersebut Klik Disini.
Ridwan Muhibi mengungkapkan sudah hampir 2 tahun ini, semua lini memang terdampak pandemi. Mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi.
” Pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Bogor terkoreksi luar biasa dari laju pertumbuhan ekonomi yang diangka 1,19%,” ujar Ridwan.
Dari hal tersebut, beberapa masalah bermunculan. Diantaranya yaitu angka pengangguran yang naik signifikan, tingkat kemiskinan yang meningkat, berbanding terbalik dengan pendapatan daerah yang menurun.
” Selain itu, Kondisi PPKM ini juga membuat para pelaku UMKM merasakan dampak yang sangat luar biasa. Penjualan yang menurun, phk terus terjadi, produksi terhambat, dan banyak lagi, mendorong upaya pemerintah untuk hadir dan menanggulangi permasalahan yang ada,” ujar Ridwan.
Ridwan memberi stimulan untuk mendorong para pelaku usaha dalam mempertahankan usahanya di era krisis seperti saat ini. Ridwan menyinggung soal dibuatnya Peraturan daerah atau Peraturan bupati tentang perlindungan UMKM Ini.
” Dalam hal ini, pemerintah harus terus Menjaga iklim investasi, Mempermudah perizinan meski terhalang oleh PPKM darurat yang membuat banyak kantor dinas tutup, dan Memberikan relaksasi pajak harus terus dilangsungkan,” ujar Ridwan.
Ridwan juga menyinggung tentang kurangnya kolaborasi yang maksimal dalam pemasaran produk UMKM.
” Selama ini saya kurang melihat kolaborasi antar instrumen dan yang paling saya tidak lihat kehadirannya adalah kerjasama dengan BUMD-BUMD. Padahal, kolaborasi itu sangat penting,” lanjutnya.
Lebih jauh, Ridwan mengatakan laju pertumbuhan ekonomi akan sangat melambat jika masalah-masalah ini terus berkembang tanpa diselesaikan.
” Saya tidak lihat hasil ukm di pemerintahan. Saya tidak pernah lihat tuh di dprd ada produk-produk UMKM. Mulai dari air mineral sampai roti. Maka dari itu, saya mohon kepada kepala dinas untuk bisa disinergikan dengan ukm-ukm yang ada di 40 kecamatan,” sambungnya.
Ridwan menilai, tidak cukup apabila bupati mengupayakan bantuan untuk mendorong UMKM bertahan, namun instrumen-instrumen yang lain tidak dapat membuktikannya secara nyata.
“Bupati berupaya memberi solusi a dan b, tetapi harus ada kemauan juga dari instrumen-instrumen yang lain. Dibuktikan dengan nyata, di meja-meja dinas, produk itu berlabel UKM dari pengusaha pribumi,” tukasnya.
Selanjutnya, ia berharap agar kedepannya hal tersebut bisa menjadi perhatian kita bersama, untuk membantu para pelaku UMKM memperjuangkan produk-produknya.
“Ini menjadi perhatian kita bersama, untuk membina dan mengarahkan pelaku UMKM untuk dapat bersaing dan go internasional,” tutupnya.
