Bogor, visinews.net – Kabar OTT Bupati Bogor oleh KPK diberbagai kanal media, pastinya sangat mengagetkan semua masyarakat khususnya Kabupaten Bogor, bahkan mungkin seluruh jagat raya, Bogor, Rabu (27/04/2022).
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Yusfitriadi berpendapat bahwa hal itu karena sampai “hatrick” 3 kali berturut-turut Bupati Bogor terjerat KPK.
“Rachmat Yasin 2 kali dan hari ini Ibu Ade Yasin yang kemungkinan terbesarnya juga akan menyandang kasus tersangka. Tentu saja sangat memprihatinkan atas krisis kemepemimpinan di Kabupaten Bogor ini,” tuturnya, Rabu (27/04/2022).
Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi respon atas OTT terhadap Ade Yasin. Pertama, ada 2 temuan BPK yang sampai saat ini belum jelas ujungnya.
“Saya pernah menyampaikan ke kawan-kawan media, yaitu temuan BPK terkait dengan penggunaan anggaran yang belum ada pertanggungjawabannya dan temuan BPK terkait indikasi penggunaan dana fiktif pada Festival Bogor and Tourism di Batam. Apakah OTT ini adalah upaya negosiasi dalam kasus ini, atau bukan,” kata Yusfitriadi.
Kedua, dirinya mengatakan juga, pernah menyampaikan bahaya samisade berpotensi menjadi temuan BPK. Selain masalah payung hukumnya yang masih belum clear, juga terkait masalah penggunaannya di lapangan. Apakah OTT ini juga menyangkut adanya temuan dalam program samisade tersebut. Ketiga, OTT kali ini akan menjadi entry point bagi berbagai permasalahan tata kelola anggara dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Bogor.
“Sangat mungkin dalam pengembangannya akan ditemukan kasus-kasus yang lain, terkait mal manajemen pemerintah Kabupaten Bogor,” pungkasnya.
Keempat, menurut Yusfitriadi, seperti halnya karakteristik perilaku koruptif yang selalu konspiratif tidak pernah tunggal. Maka, sangat mungkin hasil pengembangan kasusnya akan ada pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam kasus ini. Apalagi jika OTT tersebut terkait dengan negosiasi atas temuan-temuan BPK Jawa Barat di atas.
Kelima, Yusfitriadi mengatakan bahwa kasus OTT ini, selain akan “mengakhiri” penguasaan trah yasin di Kabupaten Bogor, juga akan sangat berpengaruh terhadap prospek suara PPP yang tidak hanya di Bogor, tapi juga di Jawa Barat dan Indonesia. Karena posisi Ade Yasin merupakan Ketua DPW PPP Jawa Barat.
“Yang keenam, saya berharap pihak penegak hukum terutama KPK, untuk memproses secara tuntas, termasuk menyisir orang-orang yang mungkin terlibat dalam kasus OTT ini. Juga mengembangkan kasus dengan orientasi pembersihan pemerintah Kabupaten Bogor dari orang-orang yang selalu mengganggu dan merusak pemerintah Kabupaten Bogor,” tegasnya kepada awak media.
