Bogor, visinews.net – Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo sudah mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian. Hal ini guna memaksimalkan efisiensi anggaran Pemerintah, Jum’at (14/02/2025).
Tentu, ini mengundang perbincangan yang cukup ramai untuk semua kalangan termasuk para pengamat kebijakan publik. Karena tidak semua kementerian tidak terkena pemangkasan anggaran.
Founder Vinus Indonesia sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Yusfitriadi berpendapat terkait dengan efisiensi anggaran yang mengakibatkan pemangkasan atas anggaran kementerian-kementerian prinsipnya sepakat.
“Saya melihatnya sederhana saja misalnya, kalau setiap bulan November dan Desember, itu hotel-hotel penuh dengan semua kementerian yang mengadakan acara. Kenapa tidak di kantor sendiri mengadakannya. Padahal setiap kementerian pasti punya aula, pasti punya tempat rapat, pasti punya tempat meeting, bahkan punya balai dikat-balai dikat masing-masing. Kenapa tidak digunakan pada aspek itu”, ungkap Yusfitriadi saat ditemui di Kantor Vinus Indonesia pada Rabu malam, Cibinong (12/02/2025).
Kemudian, yang kedua kata pria yang akrab disapa Kang Yus, yaitu terkait anggaran dinas luar.
“Dinas luar itu terkadang tidak efektif. Bisa hanya dengan telepon kok harus jalan? Bisa dengan searching kok harus jalan? Sehingga saya pikir sepakat untuk diadakan pemangkasan. Tapi dengan catatan, pemangkasan dilakukan tanpa pandang bulu. Semua kementerian harus mendapatkan sentuhan efisiensi. Tidak boleh ada kementerian yang tidak efisien, yang tidak mendapatkan sentuhan pemangkasan” pungkasnya.
Menurutnya, efisiensi dan efektivitas pemangkasan anggaran juga harus tercermin dari elit pemerintah itu sendiri. Jangan kemudian pemerintah mendorong pemangkasan, etapi di sisi lain berbagai bahkan hampir semua kementerian itu mengangkat orang-orang seenaknya.
“Seperti, contohnya Raffi Ahmad. Fungsinya apa, sampai sekarang belum ada fungsinya. Atau misalnya Stapsus-Stapsus, Wamen-Wamen, fungsinya apa, atau tiba-tiba jadi sampai Deddy Corbuzier pun diangkat jadi stafsus. Maka saya pikir pemangkasan harus tercermin perampingan struktural di tingkat elit pemerintah,” tegasnya.
Yusfitriadi juga menambahkan, dampak dari pemangkasan itu jangan sampai punya dampak terhadap program-program yang menjadi kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Contohnya bantuan sosial, beasiswa pendidikan, penguatan UKM, hingga infrastruktur yang menjadi prioritas.
“Jadi efektif dan efisien itu hanya menyangkut program-program seremonial dan program yang tidak prioritas,” tutupnya. (NN)
