Bogor, Visinews. Net – Belakangan ini marak sekali terjadi ketidaksepahaman antara pemerintah dan Kaum Millenial. Mulai dari revisi pasal, sampai rencana-rencana kontroversial.
Hal tersebut rupanya berpengaruh pada tingkat kepercayaan kaum millenial terhadap pemerintah.
Seperti diberitakan sebelumnya, isu NKRI kurang demokratis yang sekarang tengah gaduh dikalangan millenial dibenarkan oleh Komite Independen Sadar Pemilu (KSPI) yang menuturkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami Kemunduran.
Koordinator Democracy Electoral Empowerment Parthnership (DEEP) Bogor Raya, Yudi Septian menilai hal ini dikarenakan cacatnya pemerintah dalam membendung berita Hoax yang beredar baik di sosial media ataupun dari mulut ke mulut.
” Salah satu yang membuat apatis millenial adalah lemahnya pemerintah dalam memfilter info hoax dimedia sosial. Sementara sebagian besar tempat milenial mencari informasi dimedia sosial,” ucap Yudi kepada Visinews. Net, Selasa (13/3/2021).
Yudi juga menilai pemerintah kabupaten Bogor masih belum masif dalam menyebarkan informasi tentang program-program pemerintah melalui media digital.
” Program- program yang dilaksanakan disetiap SKPD bahkan sampai di DPRD yang katanya dekat dengan masyarakat masih belum terbuka. Maka wajar saja, kalau masyarakat masih mendapatkan info hoax tentang Pemkab Bogor,” Ungkapnya.
” Pemerintah belum maksimal dalam mengoptimalkan media sosial. Isinya kebanyakan ucapan selamat dan belasungkawa. Pemkab bisa mencontoh DKI yang menyediakan media komunikasi pemerintah dan masyarakat melalui aplikasi JAKI,” lanjutnya.
Yudi juga mengatakan pemerintah perlu melakukan hal-hal berikut untuk kembali membuat kaum millenial percaya terhadap pemerintahan.
1. Melibatkan milenial terhadap kebijakan-kebijakan politik pemerintah dengan adanya keterbukaan.
2. Perlu pola-pola baru yang lebih komunikatif dalam menyampaikan pendidikan demokrasi kepada millenial.
3. Menarik kembali kepercayaan milenial terhadap pemeintah dengan memperlihatkan kinerja yang optimal.
4. Perlu adanya perlindungan terhadap millenial yang menyuarakan aspirasinya. Sebab, belakangan ini kita sama-sama melihat kasus diskriminasi terhadap orang-orang yang menyuarakan gagasannya, baik melalui sosial media ataupun secara langsung.
” Mungkin itu masukan sederhana agar 40 % milenial yang menganggap indonesia kurang demokratis bisa kembali percaya terhadap pemerintah. Biar bagaimanapun kaum muda adalah penerus bangsa yang perlu kita didik untuk kelanjutan negara ini dimasa depan,” tutupnya.
