Bogor, Visinews. Net – Akhir-akhir ini, isu NKRI kurang demokratis di kalangan milenial ternyata membuat Direktur Eksekutif Democracy And Electoral Empowerment Partnership juga menanggapinya.
Sebelumnya, Komite Independen Sadar Pemilu (KISP), sudah menganalisis terkait dengan kemunduran demokrasi secara menyeluruh. Namun tidak secara detail menghimpun tanggapan dari kaum milenial.
Baca juga di https://visinews.net/kisp-juga-tanggapi-isu-nkri-kurang-demokratis/
Direktur Eksekutif DEEP, Neni Nurhayati menilai Kemunduran demokrasi di Indonesia hasil dari beberapa survei nampaknya patut dicermati sebagai tantangan sekaligus ancaman.
Sebab, Indonesia menyimpan problem soal budaya politik yang begitu kompleks, seperti rendahnya partisipasi politik hingga masalah dalam fungsi-fungsi pemerintahan (flawed democracy).
Neni juga mengatakan Kemunduran kebebasan sipil ini juga tentu saja disumbang oleh sejumlah indikator.
Salah satunya adalah Adanya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah dan masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, serta kebebasan berpendapat.
” Saya pikir kita perlu melakukan refleksi kembali tentang arah demokrasi ini mau dibawa kemana,” Ucap Neni kepada Visinews. Net, Jumat (2/4/2021).
Lebih lanjut, Neni menuturkan yang paling miris menurutnya adalah di Indonesia saat ini nampaknya telah hilang adab dalam berpolitik.
” Potret ini terlihat cukup nyata, ketika terjadi kemerosotoan tata kelola pemerintah ditsmbsh lagi dengan korupsi yang msdih ditemukan pada saat pandemi,” ucap Neni.
Ia menyampaikan Kunci keluar dari masalah ini, salah satunya adalah reformasi partai politik yang harus segera dilakukan.
” Reformadi politik mendesak untuk dilakukan. Sebab saat ini fungsi parpol itu tidak berjalan maksimal, hanya sebagai alat kekuasaan saja. Tidak ada penguatan demokrasi,” pungkasnya.
Neni juga menyebutkan bahwa dengan adanya Isu NKRI kurang Demokrasis akan Masyarakat jengah, sampai akhirnya apatis dalam menghadapi berbagai dinamika perpolitikan.
