Visinews – Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2020 telah secara resmi dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Namun, pandemi covid-19 membawa sebuah kondisi baru yang merubah normalitas sebelum datangnya wabah, tidak terkecuali dengan persiapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang tahapan kampanyenya akan dimulai pada tanggal 26 September 2020 di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Yayasan Visi Nusantara Maju berkolaborasi dengan KPU Bangkabelitung mencoba memotret isu krusial dalam sebuah dialog daring dengan tema “Urgensi dan Penetapan Data Dalam Pengambilan Kebijakan Kualitas Data Pemilih disaat Pandemi Covid-19”.
Menjadi sebuah isu aktual bahwa data pemilih selalu menjadi masalah utama dalam pelaksanaan pemilihan umum. Beberapa tokoh hadir sebagai narasumber diskusi diantaranya Zudan Arif Fakrulloh (Dirjen Dukcapil), Yusfitriadi (Direktur DEEP Indonesia & Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju), Rahmat Bagja (Bawaslu Republik Indonesia), Maulan Aklil, S.IP., M.Si. (Walikota Pangkalpinang), Guid Cardi (Komisioner KPU Bangkabelitung) dan Dra. Susanti (Kepala Dinas DP3ACSKB Provinsi Bangkabelitung).
Dalam pengantar diskusi, Zudan Arif Fakrulloh yang mewakili Mendagri yang berhalangan hadir, menyampaikan bahwa ditengah bayangan banyak pihak tentang akan sangat bermasalahnya pelaksanaan Pemilukada 2020, Zudan menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilukada harus tetap dilaksanakan karena berbagai rasionalisasi diantaranya adalah akan ada banyak PLT diberbagai lembaga pemerintahan bila Pemilukada ditunda dan hal itu menurutnya tidak sehat.
Zudan pun mengatakan bahwa ada 46 negara yang tetap menyelenggarakan pemilihan umum ditengah kondisi covid-19 tahun 2020 ini dengan protocol kesehatan yang tidak dilanggar dan penyelenggaraannya berjalan dengan baik.
“Akan ada banyak PLT bila pemilu ditunda, oleh sebab itu kita akan gunakan skenario optimis untuk pelaksanaannya”, tutur Zudan.
Dalam kesempatan yang sama, Yusfitriadi menyoal tentang data pemilih yang masih saja menjadi problem pokok pelaksanaan pemilihan umum. Yus mengusulkan sosialisasi pemilihan umum bisa jauh lebih maksimal, selanjutnya Yus juga berharap bahwa perlunya audit sistem data pemilih (sidalih) agar tidak terjadi tumpang tindih data yang kemudian berbeda antara yang terekam di sistem dan data faktual dilapangan.
“Dengan digunakannya sistem teknologi informasi (sidalih), seharusnya permasalahan data pemilih sudah bisa selesai”, tegas Yus.
Senada dengan Yus, komisioner Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja juga mengharapkan bahwa permasalahan data pemilih sudah harus bisa diselesaikan. Bahkan Bagja sedikit menyinggung kepanjangan DPT sebagai “Daftar Permasalahan Tetap”.
Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil dan Kepala Dinas DP3ACSKB Provinsi Bangkabelitung, Dra. Susanti, dan Guid Cardi (komisioner KPU Bangkabelitung) sama-sama berharap agar seluruh pihak, baik ditingkat pemerintah, penyelenggara dan peserta Pemilukada bisa bekerjasama dengan baik untuk suksesi penyelenggaraan Pemilukada 2020 mendatang yang adil dan berkualitas.