Bogor – Kaitan persoalan anggota DPRD Kabupaten Bogor yang pleserin di tengah pandemi membuat sejumlah penggiat demokrasi turut berkomentar pada forum Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-VINUS) dengan judul “Wakil Rakyat Kabupaten Bogor Plesiran ke Bali, untuk Kepentingan Siapa?”secara virtual melalui Zoom Meeting, Jum’at (11/03/2022).
Direktur LS-VINUS, Deni Gunawan mempertanyakan, apa ukuran untuk kunjungan kerja ke Bali dan seberapa jauh riset ke Bali, dan harus ada komitmennya untuk Kabupaten Bogor dan apa outputnya.
Menurut Deni, di tengah situasi pandemi yang seharusnya jadi contoh, apakah ini menjadi suatu etika yang baik?, yang mana seharusnya dewan/wakil rakyat untuk membantu kesejahteraan masyarakat.
“Pelesiran ini tidak diketahui oleh pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, ini kan menjadi sebuah pertanyaan atas legitimasi posisi Ketua DPRD,” tandas Deni, Jum’at (11/03/2022) di Bogor.
Di forum yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Bogor mengklarifikasi bahwa surat tersebut masuk di hari jum’at.
“Kebetulan senin sore ada wartawan yang mengkonfirmasi ke saya, mekanisme kunjungan DPRD yaitu melaksanakan musyawarah di dewan terkait tujuan dan pelaksanaan serta mengajuakn ke pimpinan DPRD,” tukas Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto.
Rudy menjelaskan pada awalnya data dinas perjalanan belum sampai ke dirinya, sehingga menimbulkan kegaduhan dan multitafsir yang luar biasa.
“Kunjungan kerja yang dilaksanakan bukan untuk jalan-jalan atau plesiran, ditunjukkan ke DPRD kota Denpasar di Bali,” tambahnya.
Dirinya menyampaikan tujuan dari studi banding adalah karena melihat pengelolaan kota Denpasar lebih baik, mereka fokus untuk pengelolaan dan pemanfaatan lahan, serta melihat potensi ekonomi yang baik.
“Kita memiliki anggaran kunjungan ke luar negeri, setahun 5 kali, anggota 2 kali, dari semua fraksi anggota DPRD setuju untuk tidak menggunakan anggaran tersebut untuk kunker ke luar negeri. Karena kita tidak mau di masa pandemi menyakiti hati masyarakat, dan memilih ke tempat yang terdekat,” ujar Rudy Susmanto.
Rudy juga menuturkan bahwa anggota DPRD sangat sering untuk mengadakan rapat dengan wilayah sekitar seperti Kota Bogor, Kota Depok untuk menyamakan kebijakan di sekitar wilayah Kab Bogor.
“12 milyar untuk kunker dalam satu tahun ke luar negeri itu tidak pernah dipakai walaupun dianggarkan, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada,” katanya.
Hal ini juga menarik respon dari Ketua Markas Pejuang Bogor Atiek Yuli Setyowati saat berbicara di forum tersebut. Menurutnya, ada yang belum menjadi perhatian, tapi kenapa harus Bali?.
“Jika feelingnya ke sana pasti ramai di publik. Alangkah baiknya harus bijak lagi agar ga menjadi perhatian publik, dan memunculkan konotasi yang multitafsir atau asumsi yang beragam di masa Lagi sulitnya bahan pangan saat ini,” tutur Atiek.
Atiek menganggap wajar dengan adanya banyak tanggapan terhadap yang terjadi di DPRD hari ini. Karena ini akan menjadi pelajaran untuk semuanya terkhusus kepada para DPRD.
“Seharusnya sekelas Anggota DPRD harus sudah tertib administrasi dalam segala kegiatan kerjanya, apalagi jika ada yang membutuhkan persetujuan, ini menjadi masalah yang di permasalahkan. Kenapa seolah-olah kegiatan ini terburu-buru sampai tidak sempat mengonfirmasi persetujuan kunjungannya, ” Ucap Ibu Atiek Yuli
Sementara itu, penggiat demokrasi Nasional Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia menyampaikan keraguannya akan tindaklanjut dari hasil kunjungan kerja tersebut.
“Saya kurang yakin apa diskusi ini akan ditindak lanjuti apa tidak dikemudian hari. Budget untuk kunker sudah tersedia di APBD. Soal kemanfaatan, kita tidak tahu seberapa besar manfaatnya dari kunker DPRD,” pungkas Ray.
Ray berpendapat yang menyelesaikan permasalahan di bawah itu bukan eksekutif melainkan masyarakat lagi, seperti yang dikatakan mbak atiek tadi.
“Harus terus ada pengawasan dalam segala aktivitas kunjungan kerja anggota dewan dan transparansi nya dari kegiatan tersebut,” tegasnya.
Di waktu yang sama, pemerhati kebijakan publik Yusfitriadi juga turut memberikan respon terkait persoalan yang terjadi di DPRD Kabupaten Bogor.
Yusfitriadi mengapresiasi keberanian Ketua DPRD Kabupaten Bogor yang dengan tegas dan lugas untuk hadir dan mengklarifikasi situasi yang terjadi. Akan tetapi Yusfitriadi menyayangkan dengan sikap para dewan yang tidak terbuka terhadap publik dengan apa yang mereka lakukan ditahun ini mengenai kinerja nya
“Tidak seperti kegiatan Reses, kunjungan Dapil, ataupun menanam tanaman A atau B atau C, setiap Pembuplisan beritanya begitu besar, tetapi kenapa informasi kunjungan ini seolah ditutup tutupi, sehingga ini menjadi kecurigaan publik terhadap dewan hari ini,”
Yusfitriadi menegaskan ke depannya kegiatan kunjungan kerja seperti ini dapat ditransparansikan kepada publik.
“Setiap kunjungan kerja ke depannya harus disampaikan transparansinya ke public agar, tujuannya apa dan apa outputnya untuk Kabupaten Bogor,” tutur Yusfitriadi.
Kemudian, Sukarna seorang aktivis LS-VINUS sekaligus akademisi di Kabupaten Bogor ikut berkomentar terhadap hal tersebut.
“Terkait kegiatan DPRD pikirkan kembali lebih matang mengenai kunjungan kerja anggota. Karena jika tetap ke Bali, opini masyarakat sudah pasti ke arah pelesiran. Karena wilayah Bali itu wilayah wisata, berbeda jika dengan wilayah lain,” ujar Sukarna.
Ia menambahkan seharusnya dewan juga harus sudah terbiasa dengan teknologi saat ini. Jika memang harus ke Bali itu bisa dilakukan secara Zoom Meeting agar terhindar dari opini publik ke arah pelesiran, yang mana ini bukan yang seharusnya menjadi prioritas anggota disana.
