BOGOR, VISINEWS.NET – KPAD Kabupaten Bogor beraudiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor di Ruang Serbaguna DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (19/3/2021).
Rombongan KPAD diterima dan disambut dengan baik oleh tiga orang anggota dewan.
Hadir dalam audiensi tersebut Teguh Widodo didampingi oleh Robinton Sitorus dan Daen Nuhdiana.
Turut hadir juga perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor.
Pada kesempatan tersebut, Ketua KPAD Jopie Gilalo menyampaikan bahwa KPAD ini lembaga baru yang perlu support.
Saat inu KPAD mendapat respon positif dari masyarakat, hal ini terbukti dengan banyaknya pengaduan.
Ini juga mengindikasikan bahwa masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap hak anak di Kabupaten Bogor.
” Tentu dengan kehadiran KPAD, diharapkan dapat menurunkan persentase pelanggaran hak anak, sesuai misi Bupati, yaitu terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA),” Ungkapnya kepada Visinews. Net, Jumat (19/3/2021).
Tentu semua ini perlu dukungan dari semua pihak, mulai dari Bupati, DPRD, SKPD terkait dan semua lapisan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan DPRD di Komisi IV, Teguh Widodo menyampaikan 3 hal yang menurutnya sangat diperlukan dalam mendukung kinerja KPAD Kabupaten Bogor.
” Pertama perlu segera dibentuk Perda sebagai payung hukum yang kuat dalam mendukung kinerja KPAD, kedua perlu dibentuknya Perbup untuk penguatan kelembagaan KPAD, dan yang ketiga adalah suporting anggaran untuk mengoptimalkan layanan,” Ungkapnya.
Ia juga mengatakan bahwa DPRD akan mensupport peningkatan anggaran operasional KPAD kedepannya.
” Untuk saat ini, KPAD hanya dianggarkan Rp. 700.000.000,-/tahun, tentu ini sangat jauh dari kata layak dan memadai. Anggaran tersebut pun masih menempel di dinas DP3AP2KB,” tutupnya.
Sementara itu, Lembaga KPAD sendiri dibentuk melalui seleksi terbuka dan terpilih sembilan orang komisioner yaitu J. Jopie Gilalo, Waspada, Erwin Suriana, Sopian Ginting, Hendra Bachtiar, Wita Hastuti, Heni Rustiani, Asep Saepudin dan Andika Rachman yang dilantik dan ditetapkan melalui SK Bupati Bogor.
