Sumedang, Visinews.net – Koordinator jaringan pemantau Kabupaten Sumedang lakukan Audiensi untuk berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sumedang, Jumat (13/9/2024).
Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) Kabupaten Sumedang, Dodi Partawijaya mengatakan bahwa tujuan kami melakukan audiensi dengan komisioner KPU Kabupaten Sumedang adalah untuk mengonfirmasi bahwa jaringan pemantau pemilu LS Vinus di Kabupaten Sumedang sudah terbentuk dan siap menjadi mitra kritis KPU Kabupaten Sumedang dalam mengawal Pemilukada di Kabupaten Sumedang.
“Demi terselenggaranya Pilkada yang jujur dan adil, pada dasarnya ada empat poin yang akan menjadi fokus kami dalam pemantauan. Pertama, tahapan pemilu. Kedua, Politik uang. Ketiga, SARA di media sosial. dan keempat, politisasi anak,” pungkasnya.
Dodi menambahkan, kunjungan tersebut disambut baik oleh seluruh ketua KPU Kabupaten Sumedang dan jajaran.
“Turut hadir di Audiensi Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi, Ketua KPU Kab Sumedang, Iyan Sopian Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Rizal Sopian, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan”
Jajaran Komisioner KPU berdiskusi hangat dengan kami, serta memberikan cinderamata berupa Plakat KPU Sumedang yang berkaitan dengan pemilu di Kabupaten Sumedang” kata Dodi.
Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi memberikan apresiasi kepada LS-VINUS telah hadir di kantor KPU Kabupaten Sumedang dan menyatakan siap megawal Demokrasi di Kabupaten Sumedang.
“Kami juga berharap agar Lembaga Studi Visi Nusantara dapat menjadi mitra kritis dan dapat berkolaborasi dalam mengawal setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang akan digelar nanti di tahun 2024 ini,” tandas Ogi, Jumat (13/9/2024).
Dodi Partawijaya menambahkan, LS-VINUS harus mampu bersinergi dengan KPU Kabupaten Sumedang dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang partisipasi dalam kepemiluan. Bukan hanya pada partisipasi penggunaan hak pilih di hari pencoblosan, tapi juga ikut aktif dalam pemantauan di tahapan tahapan Pemilu ataupun Pilkada.
Selain itu, lanjut Dodi, pelibatan anak dalam kampanye, pencatutan identitas dalam keanggotaan parpol tanpa sepengetahuan pemilik identitas menjadi isu yang tidak kalah pentingnya yang harus di perhatikan bersama oleh seluruh stake holder. Hal itu agar pemilu yang berintegritas, jujur dan adil dapat tercapai, ” Tutupnya.
