Akhir-akhir ini publik khususnya Warga Muhammadiyah ramai menanggapi komentar AP Hassanudin, seorang peneliti BRIN, yang memberi statement mengandung ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan kepada Warga Muhammadiyah dalam komentarnya di Facebook, mempermasalahkan tentang perbedaan penentuan Tanggal penetapan Hari Raya Idul Fitri.

Akhir-akhir ini publik khususnya Warga Muhammadiyah ramai menanggapi komentar AP Hassanudin, seorang peneliti BRIN, yang memberi statement mengandung ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan kepada Warga Muhammadiyah dalam komentarnya di Facebook, mempermasalahkan tentang perbedaan penentuan Tanggal penetapan Hari Raya Idul Fitri.

Membahas Perbedaan dalam Penetapan Jadwal Idul Fitri adalah masalah yang abadi, yang terus mungkin terjadi sampai hari kiamat nanti.

Permasalahan ini bukan tentang NU & Muhammadiyah, walau ada perbedaan keyakinan antara NU yang meyakini Rukyat (lihat hilal) dalam penetapan Idul Fitri dan Muhammadiyah yang meyakini Hisab (dihitung) sebagai metode penetapan tanggal Idul Fitri, tetapi ada saja orang NU yang lebaran dengan keyakinan Hisab, begitu pun sebaliknya, bukan tidak ada orang Muhammadiyah yang ikut keyakinan Rukyat.

Yang menjadi masalah, perbedaan penafsiran ini lah yang selalu dibenturkan, kemudian tidak ada yang bisa menengahi permasalahan ini.

Pertama, Pemerintah. Menilik Sejarah penentuan lebaran di Indonesia, Kebijakan Pemerintah tergantung siapa yang menduduki. Karena memang kekuasaan itu dipergilirkan. Ketika pemerintah diduduki oleh para pengikut paham Rukyat, yang mengikuti keyakinan Hisab dibilang tidak taat pemerintah sebagai Ulil Amri. Bagaimana jika nanti 2024,2029,2034 misalnya, yang menang PilPres adalah kelompok lain yang memilih pakai Hisab? Saat itu terjadi, dan dibalik situasinya, wah repot. Pengikut Rukyat jika tidak mengikuti pemerintah bagaimana? Yakinkah semua akan Sami’na Wa ato’na?

Kedua, jika pun Semua Ulama berkumpul untuk bersepakat, lantas tidak ada jaminan akan satu suara. Karena namanya saja sudah berbeda. Maka, sampai kiamat pun akan selalu begitu.

Oleh karena itu, jika pemerintah tidak bisa menengahi maka seyogianya cukup menjadi Fasilitator saja. Beri Fasilitas yang mau lebaran dengan Hisab maupun Rukyat. Jikalau memang harus menentukan tanggal terkait libur pemerintah maka berilah kebebasan untuk memilih yang mana, Tidak perlu membawa soal taat kepada Ulil Amri. Itu lah yang menjadi pembentur.

Perbedaan ini tidak bisa dipungkiri, Akan selalu ada. Maka terimalah Realitas, Memilih Hisab Ataupun Rukyat Adalah Hak dan Keyakinan seseorang. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila, yaitu sila pertama, memberikan kebebasan memeluk keyakinan, dan sila kedua, yaitu menghargai harkat manusia.

Oleh : Imam Rahmat Eriansyah
(Ketua Umum PK IMM ITB VINUS)

Loading