Bogor – Isu aktor penundaan pemilu yang dimunculkan oleh pihak istana, nampaknya semakin jelas, ketika Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan Big Data bahwa sebagian besar rakyat Indonesia ingin pemilu ditunda, Selasa (15/03/2022).
Hal tersebut pun menuai respon dari pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi yang menyampaikan pandangannya kepada awak media.
“Walaupun Big Data tersebut sampai saat ini tidak muncul detailnya. Big Data yang disampaikan Luhut sangat bertolak belakang dengan rilis beberapa lembaga survei, bahwa sebagian rakyat Indonesia tidak mau pemilu diundur,” pungkas Yusfitriadi di Bogor, Selasa (15/03/2022).
Menurutnya, sudah hampir bisa disimpulkan bahwa Airlangga, Cak Imin dan Zulkifli Hasan, hanyalah corong istana untuk mengangkat isu penundaan pemilu. Kenapa isu ini saya sebut sebagai bagian dari skenario pelemahan demokrasi?. Yusfitriadi beranggapan ada beberapa infikator histori, bahwa isu penundaan pemilu tidak berdiri sendiri, namun merupakan rentetan yang sudah diskenariokan sebelumnya.
Yusfitriadi menjelaskan yang pertama adalah isu Jokowi 3 periode. Baru setahun jokowi menjabat presiden periode kedua, sudah muncul isu jokowi 3 periode, namun nampaknya akan lebih sulit, karena harus merubah UUD 45. Walaupun secara tegas di beberapa kesempatan Jokowi menolak 3 periode. Dengan berbagai argumentasi yang sangat politis dan irrasional. Kedua, undang-undang Pemilu. Walaupun tidak jadi direvisi, namun rancangan yang diusulkan pemerintah kepada DPR terlihat jelas dalam rancangan tersebut pelaksanaan pemilu secara tersirat akan dikembalikan kepada sistem tertutup. Sehingga dangat mungkin memasuki tahun 2022 ini isu revisi undang-undang pemilu akan kembali mencuat. Ketiga, isu penundaan pemilu. Pintu masuk untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan presiden (berapapun masa perpanjanganya) relatif lebih mudah, karena pintu masuknya hanya melalui revisi undang-undang pemilu. Padahal dengan rentetan history di atas, usulan penundaan pemilu substabsinya adalah memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden, tergantung maunya berapa tahun perpanjangannya. Keempat, klaim penundaan pemilu didukung oleh semua partai koalisi kekuasaan. Setelah Airlangga, Cak imin dan Zulkifli Hasan mengusulkan secara tegas penundaan pemilu, Luhut mempertegas dengan menyatakan semua partai politik yang berada di koalisi kekuasaan menyepakati dengan penundaan pemilu 2024.
“Ini dipertegas dengan tidak adanya respon signifikan terhadap nalar kritis rakyat, dalam beberapa isu, seperti omny bus law, undang-undang KPK dan lain-lain. Dengan berbagai rentetan peristiwa di atas, sulit nampaknya saya tidak menyimpulkan bahwa demokrasi di republik indonesia saat ini sedang dilemahkan. Tentu saja upaya peleman ini sangat sistematis dan akan melibatkan banyak pihak. Sangat mungkin juga keterlibatan negara luar,” ujar Yusfitriadi.
