Visinews, Bekasi – Beberapa aktivis mahasiswa dan organisasi masyarakat menyelenggarakan dialog berkenaan dengan ruang sosial ditengah pandemi covid-19. Ada beberapa narasumber yang memberikan pendapat dalam dialog ini.
Yang pertama adalah Afief Ardhila (Koordinator Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Kabupaten Bekasi), mengatakan bahwa di masa pandemi covid-19, mahasiswa harus aktif untuk saling bahu membahu dalam menangani wabah covid. Karena mahasiwa sebagai agen perubahan, agen sosial dan agen kontrol.
“Kita tidak bisa diam atau berpangku tangan saja ketika ada kebijakan yang tidak pro rakyat. Banyak sekali masalah yang terjadi di negeri ini, dari keterlambatan sembako atau tidak tepatnya sasaran pemberian sembako sampai kenaikan BPJS yang tiba-tiba. Maka dari itu di forum diskusi ini mari kita manfaatkan waktu untuk memberikan masukan konstruktif ke pemerintah”, terang Afief.
Sedangkan menurut narasumber kedua yakni Aiman Syarif (Ketua Umum PC IMM Bekasi Raya) yang melihat fenomena dari angle politik, menyatakan bahwa adanya keterakitan antara Covid-19 dan bangkitnya otoritarianisme.
Menurut Aiman, dalam beberapa hal, masyarakat diawasi gerak-geriknya oleh pemerintah dengan dalih tindakan preventif. Lebih jauh, Aiman menilai bahwa hal-hal prinsipil lainnya adalah tentang banyaknya kebijakan baru yang muncul, seperti BPJS, UU Minerba dan yang sempat menjadi trending adalah tentang omnibuslaw .
“Yang dikhawatirkan adalah stabilitas negara dengan pola yang serba tidak jelas, masyarakat dibuat kebingungan dengan kebijakan dan pernyataan dari para petinggi negara yang simpang siur. Kapan pandemi ini akan berakhir? Ini adalah pertanyaan rakyat Indonesia dan Presiden Jokowi menjawab pandemi akan berakhir pada akhir tahun 2020. Menkes menyatakan puncak pandemi adalah bulan Mei dan juru bicara gugus tugas Covid-19 mengatakan belum ada tanda penurunan statistik setiap harinya”, tutur Aiman.
Dengan informasi yang simpang siur ini, Aiman melihat rakyat terjebak di dalam ambiguitas, rakyat diminta dirumah saja oleh perintah, namun pemerintah malah membagikan masker dan handsanitizer yang sebenarnya diperuntukkan bagi yang mau keluar rumah . Menurutnya hal ini adalah salah sasaran, karena yang dibutuhkan rakyat adalah pangan.
Dalam kesempatan yang sama, Mustofa Kamal (Ketua HMI Cabang Bekasi) ikut memberikan pendapatnya. Kamal menilai bahwa sebagian besar warga tak memahami utuh tentang covid-19 sehingga timbul ekstrem dilingkungan sosial seperti menolak jenazah yang wafat karena covid-19. Dianggap bahwa jenazah masih membawa virus padahal pemakaman jenazah covid sudah dilakukan sesuai prosedur.
“Pemerintah memilih PSBB dibanding lock down karena keterbatasan anggaran. Walaupun ini menjadi keperihatinan bersama karena biaya hidup tak semua ditanggung seperti lock down. Tetapi ada juga kelebihan dari pandemi ini, kita bisa lebih dekat lagi menggunakan teknologi informasi seperti zoom”, ungkap Kamal.
Selanjutnya adalah Ade Nurhadi (Ketua KAMMI) yang menjelaskan aktivitas sosial yang dilakukan oleh organisasinya.
“Gerakan awal KAMMI ketika covid-19 masuk Indonesia, membentuk satgas covid 19, sekarang sedang membentuk proses penyaluran dana mulai dari tetangga terdekat dan bermitra dengan desa. Menurutnya PSBB tidak berpengaruh di kabupaten Bekasi, maka mari para OKP bekerja sama ikuti anjuran pemerintah”.
Adapun Harun Al Rasyid (PMII) manyatakan, “fakta yang kita hadapi dan kita rasakan ada sebuah pandemi dan itu ada dampak sosialnya, ekonomi, dan lain-lain. Masalahnya apa? Banyak! Misal pada pendidikan, dampaknya kurang sarpras dan ketimpangan efektifitas”, tegas Harun.
Lebih jauh Harun juga menyampaikan bahwa PMII sempat membuat open donasi khusus tim medis dalam hal pembagian APD ke PMI dan Rumah Sakit lainnya.
“Mari kita gotong royong dan juga lakukan pembagian masker dan Hand sanitaizer dimasjid, gereja, klenteng karena kami adalah gerakan lintas agama”, tutur Harun.
Seluruh narasumber sepakat bahwa pengawalan distribusi bantuan pemerintah terkait kebutuhan pandemi covid perlu diketahui masyarakat agar tidak terjadi penyelewengan.