Bogor, visinews.net – Pada acara diskusi media tentang Rencana Kerja DPRD Kabuapten Bogor Tahun 2025, yang digelar oleh Vinus Indonesia pada Rabu (15/01/2025) di Cibinong, Bogor,Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus turut hadir dan memberikan pandangannya terhadap DPRD Kabupaten Bogor
Lucius Karus berpendapat bahwa ada modal positif yang luar biasa di Kabupaten Bogor, mulai dari Presiden sampai DPRD semuanya dari Gerindra.
“Tapi Pemkab Bogor belum mandiri secara fiskal, masih banyak bergantung kepada pusat. Kita tidak melihat lagi pemerintahan daerah yg kuat,” tandasnya kepada awak media, Rabu (15/01/2025).
Peneliti senior Formappi itu juga menyampaikan, DPRD ada dalam skema Pemerintahan Daerah. Ini menjadi modal bagus, tapi sedikit melemahkan peran pengawasan DPRD itu sendiri, karena menjadi bagian dari pemerintah daerah.
“Sebetulnya, dengan masuknya DPRD ke skema pemerintahan daerah, membuat kerja jadi lebih mudah, tapi paling penting tuntutannya bagaimana DPRD berpikir dalam menunjukan jati diri yang kuat mengatasnamakan rakyat. Hal itu saya rasa yang tenggelam, karena hubungan DPRD dengan pemerintah lebih kuat dibandingkan sisi DPRD sebagai wakil rakyatnya,” pungkasnya.
Lucius menegaskan DPRD Kabupaten Bogor harus bisa memastikan bagaimana anggaran digunakan dengan baik, karena masyarakat berharap DPRD bisa mengetahui berapa kekuatan finansial di daerah.
“Warna partai yang sama antara Pusat dengan Pemkab Bogor juga akan memudahkan komunikasi, tapi ada kemungkinan juga menjadi semakin liar karena terlalu mudahnya komunikasi,” ujarnya.
Lanjut Lucius, tantangan yang paling penting itu bagaimana menunjukan jati diri DPRD di depan Pemdanya. Saat ini publik mungkin terlalu fokus pada kebijakan Presiden, padahal ada juga kebijakan yang harus kita tahu mulai dari provinsi hingga kabupaten.
“Peran legislasi DPRD harus diwujudkan melalui pembuatan perda-perda yang sesuai kebutuhan rakyat, bukan kebutuhan DPRD saja. Mungkin apa yang diinginkan DPRD bisa jadi separuhnya itu kepentingan DPRD atau partai. Kita ingin DPRD memahami apa yang dibutuhkan oleh Rakyat. DPRD harus bisa menjadi motor penggerak untuk perubahan di Daerah. Saatnya DPRD bersama Bupati menyusun kebijakan yang strategis, dan rakyat merasakan kehadiran DPRD. Karena selama ini saya pribadi merasa DPRD belum ada kehadirannya atau kerja DPRD masih jauh dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Terakhir dirinya berpesan, masyarakat harus menilai DPRD itu melalui legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena hari ini juga ada isu, di mana sudah mulai muncul rencana merevisi UU tentang politik, ada usulan presiden bahwa Bupati dan Gubernur akan dipilih melalui DPRD, sehingga ini menjadi polemik dalam publik.
“Ini saya rasa menjadi fokus untuk dibahas. DPRD harus menunjukan fungsi sebagaimana amanat Undang-Undang. Mari kita peduli dgn apa yg menjadi tugas pokok kita, ketimbang fokus terhadap status opisisi atau pun mitra pemerintah,” tutupnya.