BOGOR, VISINEWS. NET – Kasus pelanggaran aturan ganjil-genap oleh rombongan moge kemarin mengundang perhatian publik.
Meski ketiga pelanggar sudah mendapat sanksi, namun masih banyak masyarakat yang menilai jika petugas ‘tebang pilih’ terhadap pelanggar aturan.
Pengamat kebijakan publik, yusfitriadi mengungkapkan bahwa ia sudah memprediksi program ganjil-genap ini tidak akan berjalan optimal.
Sebab, katanya, Wali Kota sendiri pun tidak yakin program ini akan berhasil. Setelah sebelumnya, ia juga menilai kebijakan ganjil genap terkesan hanya sekedar ‘akrobat politik’ nya walikota.
” Sudah saya prediksi, program ini tidak akan optimal. Karena bagi saya program tersebut tidak didesain sebagaimana layaknya sebuah kebijakan,” ujar Yusfitriadi kepada Visinews.net, Minggu (14/2/2021).
Yusfitriadi memaparkan ada beberapa hal yang membuat kebijakan ini tidak layak disebut kebijakan.
Pertama, kebijakan ganjil genap tersebut tidak melalui tahapan yang utuh, sehingga masyarakat kebingungan.
Kedua, Masalah teknis (siapa aja yang akan terkena ganjil genap, dimana saja, sanksinya dan lain sebagainta) muncul semalam saja, itupun tidak massif sosialisasinya.
Ketiga, Tahapan uji coba pun tidak dilaksanakan, sosialisasi dilapangan juga tidak terlihat. Program tersebut langsung diberlakukan.
Keempat, Wali Kota pun tidak yakin dengan keberhasilan program tersebut. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya alat ukur yang jelas. Terakhir, potensi penularan covid-19 tidak mendapatkan penguatan, malah memunculkan program baru.
” Ketika masalahnya pada kerumunan, diantara tempatnya adalah pasar, pusat perbelanjaan, angkutan umum, aktifitas sosial dan obyek wisata. Seharusnya itu saja dikuatkan programnya,” jelas yusfitriadi.
Yusfitriadi juga mempertanyakan Bagaimana pertanggungjawaban efektifitas pelaksanaan kebijakan tersebut kepada publik jika tidak terukur.
Di sisi lain, ia juga mempertanyakan kebijakan-kebijakan walikota Bogor yang dinilai tidak mendapat respon dari masyarakat.
” Dalam catatan saya ada 5 pernyataan yang akan dijadikan kebijakan walikota bogor yang tidak mendapatkan respon darr masyarakat, bahkan tidak jalan sama sekali. Masalah trem, rencana ‘pencaplokan’ 6 desa di kabupaten bogor untuk di akuisisi kota bogor, masalah pelayanan satu atap di kota bogor, masalah sekolah ibu dan yang terakhir masalah ganjil genap dalam mengatasi penyebaran covid-19,” tutupnya.
