visinews.net — Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030, Dedi Mulyadi mengimbau para Kepala Sekolah baik SD, SMP, SMA,SMK, untuk tidak melakukan proses transaksi perdagangan di sekolah. Seperti menjual lembar kerja siswa (LKS) dan seragam.
“Sekolah jangan jadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Sekolah tidak boleh jual buku, sekolah tidak boleh lagi jual LKS, sekolah tidak boleh lagi jual seragam,” kata Dedi, dikutip dari unggahan akun Instagram miliknya, Sabtu (8/02/25).
Kang Dedi sapaan akrabnya, juga melarang sekolah menyelenggarakan kegiatan dengan pungutan biaya yang membebankan para siswa, seperti study tour hingga renang.
“Sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan study tour yang di dalamnya ada pungutan, termasuk kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang di dalamnya ada pungutan pada siswa,” ujarnya.
Kang Dedi juga menyindir guru yang suka berjoget di kelas dan mempostingnya di sosial media. Ia meminta para guru tidak melakukan kegiatan-kegiatan media sosial yang tidak ada kaitannya dengan urusan pendidikan.
“Misalnya tiba-tiba joget-joget di ruang kelas, memperlihatkan sepatu yang dipakainya, memperlihatkan kecantikan yang ada dalam dirinya agar menarik perhatian netizen, menurut saya itu tidak penting,” ucapnya.
Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan, hal-hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan dan mengganggu proses belajar mengajar. Ia meminta para pihak terkait untuk fokus dalam menata pendidikan yang lebih baik.
“Satu komitmen dari saya bahwa anggaran bantuan provinsi untuk sekolah-sekolah akan difokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan di sekolah bukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan lain,” kata Dedi.
Lebih lanjut, ia menuturkan anggaran bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan difokuskan pada kegiatan yang menopang pada kegiatan-kegiatan utama sekolah.
“Anggaran pengelolaan kegiatan di sekolah yang bersumber dari anggaran Provinsi Jawa Barat, kami akan mendorong diberikan ruang agar sekolah juga terbiaya kegiatan ekstrakurikuler siswa,” ucapnya.
“Kemudian kegiatan lainnya yang kadang itu muncul secara tiba-tiba, nah semuanya nanti akan kami alokasikan dengan baik, dengan tujuan semua kita bisa hidup dengan tenang, mengajar dengan tenang, fokus pada tujuan utama, mencerdaskan seluruh rakyat Jawa Barat,” lanjutnya.
Kang Dedi juga menyampaikan, seluruh pengelolaan keuangan akan diserahkan sepenuhnya kepada tim administrasi di setiap sekolah.
Namun demikian, Kang Dedi memastikan pihaknya juga akan melakukan pendampingan administrasi. Khusus untuk sekolah dasar, akan dilakukan koordinasi dengan bupati dan wali kota guna menyiapkan pengelola keuangan di setiap sekolah.
“Keuangan BOS tidak dikelola oleh kepala sekolah karena ini sangat memberikan pembebanan yang cukup berat bagi seorang kepala sekolah,” ucapnya.
“Saya paham kepala sekolah sering dihadapkan pada aspek-aspek psikologi yang bersifat tekanan diakibatkan karena pengelolaan keuangan,” pungkasnya.
