Bogor, visinews.net — Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) menggelar diskusi media yang bertajuk “Dibawa Kemana Peta Jalan Pendidikan Kabupaten Bogor”, di Sekretariat Nasional LS VINUS, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu 26/02/25.
Pengamat Politik sekaligus Pendiri LS Vinus, Yusfitriadi menyoroti beberapa poin penting dalam berbagai masalah di dunia pendidikan, seperti dalam pencairan dana PIP (Program Indonesia Pintar), kurangnya pengawasan, hingga tranparansi dalam penyaluran dana PIP.
“Pada akhirnya rakyat menjadi pengawas ujung, akhir pengawasan, setelah semua instrumen pengawasan dibentuk negara itu tidak optimal, kalo optimal tidak seperti itukan”, kata Yusfitriadi.
Menurut Bang Yus sapaan akrabnya, lemahnya pengawasan dan transparansi informasi yang tidak optimal memunculkan berbagai masalah, sehingga rakyat yang pada akhirnya mengawasi.
“Akhirnya rakyat yang akan mengawasi, dan ini yang kemudian akan muncul. Oleh karena itu yang saya pikir penting adalah tranparansinya sampai tingkat grassroot informasi yang transparan,” tegasnya.
Kemudian lanjutnya, dalam pencairan dana PIP diperlukan informasi yang jelas sampai ke pihak penerima bantuan, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan dalam target penerima bantuan.
“Karena itu milik siswa. Makanya saya pikir penting dari mulai sekarang lembaga pendidikan manapun harus ada tranparansi informasi sampai ujung, supaya tidak terjadi lagi,” katanya.
“Berarti kepala sekolah yang menggelapkan, menyalahgunakan, menunda atau apapun, sudah bisa dipastikan tidak berintegritas. Tinggal kemudian bagaimana punishmentnya seperti apa,” sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga, juga menyoroti tentang tranparansi penerima bantuan dana PIP.
Pria yang akrab dipanggil Bro Ron itu akhir-akhir ini gencar membongkar berbagai dugaan penyelewengan dana PIP di sekolah-sekolah. Menurutnya, pihak sekolah wajib menyampaikan informasi terkait pencairan dana PIP dengan transparan.
“Mewajibkan pihak sekolah mengumumkan di papan pengumuman, siapapun yang menerima PIP wajib dipajang di papan pengumuman”, katanya.
Bang Ron menyampaikan, banyak pihak sekolah yang tidak melakukan tranparansi tersebut. Padahal katanya, konsep dari pemerintah pusat sudah sangat baik.
“Jadi itu pun tidak dilakukan. Dari pemerintah pusat ke dinas itu konsepnya sudah bagus, dan itupun tidak dilakukan. Makanya saya bilang kita gak pernah nyerang dinas atau kementerian karena konsepnya udah bagus, dibawahnya yang wadidaw haha,” ungkapnya.
Bang Ron juga sempat menyebutkan ada oknum-oknum yang menggerogoti dana PIP hingga terjadi pemotongan dana tersebut terhadap para siswa.
“Jadi ada predator PIP diluar sana, ada sekali. Kalo Kepala Sekolah saya tidak anggap predator, tapi saya anggap sering khilaf,” katanya.
“Yatim piatu yang harusnya mendapatkan bantuan negara ternyata dana nya diambil,” lanjutnya.
Bahkan ia menyebut ada salah satu oknum kepala sekolah yang mengembalikan dana lebih dari 500 juta, setelah terpergok dan diusut oleh timnya.
“Ada satu kepala sekolah yang mengembalikan lebih dari 500 juta, sampe minta-minta ampun kepada tim saya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta pihak sekolah untuk tegas dalam melindungi anak didiknya dari oknum-oknum yang menggerogoti dana PIP, yang seharusnya menjadi milik para siswa.
“Kenapa pihak sekolah tidak melindungi anak didiknya dari predator koruptor, seharusnya dilindungin,” katanya.
“Jadi kalau ada oknum yang mengatasnamakan dewan potong 20,30 persen seharusnya pendidik itu, kepala sekolah, guru, TU, lindungan anak didik itu, ini dibiarkan terjadi,” pungkasnya.
