Jakarta, visinews.net – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, menceritakan bahwa perjalanan Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi ini tidaklah mudah. Seperti banyak negara lainnya, Indonesia harus menghadapi residu yang ditinggalkan oleh pandemi ditambah dengan situasi geopolitik global yang tak menentu.
“Pandemi ini meninggalkan residu yang harus diatasi, sementara kondisi geopolitik global membuat situasi semakin kompleks,” ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) terkait ‘Peluncuran Capaian Kinerja 2023’, Selasa (24/10).
Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia telah menggunakan serangkaian strategi jitu yang dipimpin oleh semangat gotong royong dan kepemimpinan yang kuat.
Strategi pertama yang diambil adalah penanganan residu pandemi dengan cermat. Pemerintah melakukan upaya maksimal untuk mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi yang ditinggalkan.
Kedua, pemerintah menyalurkan bantuan sosial dengan efisien untuk memastikan tidak ada warga yang kelaparan, dan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan kepada mereka yang terdampak secara ekonomi.
Ketiga, pemerintah menjaga peran dari sektor koperasi, UMKM, dan korporasi dalam pemulihan ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada dari entitas bisnis ini yang gagal karena krisis.
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi, ditambah dengan situasi geopolitik yang rumit, pemerintah melakukan relokasi anggaran dengan bijaksana.
“Relokasi anggaran diikuti oleh taktik ‘gas dan rem’. Situasi naik kegiatan direm, longgar speed ditambah,” ucap Moeldoko.
Lepas dari krisis, Indonesia kini menatap visi Indonesia Maju 2045. Untuk mewujudkan hal ini, Moeldoko memaparkan pemerintah telah menyiapkan 5 fondasi utama.
Fondasi pertama, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, SDM yang berkualitas merupakan fondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa.
Kedua, pembangunan infrastruktur. Moeldoko mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Ketiga, reformasi birokrasi. Menurutnya, birokrasi yang efektif dan efisien diharapkan akan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Keempat, perbaikan regulasi. Moeldoko mengatakan bahwa regulasi yang tidak ramah investasi akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Terakhir, fondasi transformasi ekonomi. Moeldoko menjelaskan, transformasi ekonomi penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era globalisasi.
Pemerintah juga terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, antara lain melalui hilirisasi industri dan pengembangan ekonomi hijau.
“Kemarin Presiden meresmikan bursa karbon. Bursa karbon ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, dalam konteks menuju green economy,” sebut dia.
Konektivitas
Untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, dibutuhkan segala aspek yang harus dilakukan sejak dini. Termasuk pembangunan dan pemerataan jaringan internet di Indonesia.
Dalam forum yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa konektivitas merupakan tantangan utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.
“Ada tiga aspek konektivitas yang perlu diperhatikan, yaitu kapasitas, coverage, dan kualitas,” ujarnya.
Pada aspek kapasitas, Indonesia masih perlu mengejar negara-negara lain. Kecepatan internet rata-rata di Indonesia masih di angka 22 Mbps. Sedangkan dari aspek coverage, penetrasi internet di Indonesia baru mencapai 78 persen. Artinya, masih ada 22 persen penduduk Indonesia yang belum memiliki akses internet.
“Kondisi ini terutama terjadi di daerah-daerah 3T, Terluar, Terpencil dan Tertinggal,” ucap Budi.
Pada aspek kualitas, internet di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan. Masih banyak daerah di Indonesia yang mengalami gangguan sinyal internet, terutama di daerah pegunungan dan kawasan perairan.
“Di kota sudah oke, tetapi di rural masih banyak yang harus dibenahi,” imbuhnya.
Back to the Map
Dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun ke-9, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya peran Indonesia dalam berbagai forum internasional, seperti G20, ASEAN, hingga terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa frasa ‘back to the map’ yang tepat digunakan untuk menggambarkan kebangkitan Indonesia di dunia internasional karena memiliki makna yang mendalam.
“Pasca reformasi, Indonesia sempat terpuruk dan kehilangan kepercayaan dunia internasional. Namun, dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan kebangkitan yang luar biasa,” katanya.
Menurutnya, Indonesia memiliki prinsip yang jelas dalam menjalankan politik luar negerinya. Indonesia mengedepankan prinsip tidak pernah menjadi masalah, namun hadir membawa solusi untuk dunia.
Karenanya, dia pun optimistis bahwa Indonesia akan terus menjadi pemimpin di kawasan dan global di masa depan.
“Kita memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemimpin dunia,” kata Iqbal dalam FMB9.
