Bogor, Visinews.net – Kemarin sore (12/5), Yayasan Visi Nusantara Maju mengundanga Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor untuk berdiskusi secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Selain Bupati Bogor, turut hadir juga narasumber yang lain seperti Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudi Susmanto, Rektor IPB Arif Satria, Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju Yusftriadi, dan Anggota DPR RI Mulyadi.
Bupati Bogor menyampaikan, pada masa pandemi ini diam di rumah bukan berarti hanya diam diri saja, tapi dengan zoom meeting seperti ini juga bisa meningkatkan wawasan dan bisa bersilaturrahim.
Saat diskusi, Ade Yasin, Bupati Bogor menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor sudah transparan dan terbuka bagi masyarakat yang ingin ke posko penanganan Covid-19. Tapi sampai saat ini hanya ada petugas dan penyumbang yang datang ke posko, masyarakat belum pernah ada.
“Jika ingin mengakses informasi anggaran, beras bulog ke Pemkab juga boleh. Kita terbuka untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Realisasi Percepatan Penanganan Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Pemerintah pusat memberikan tugas Bupati/Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas penanganan Covid-19. Adapun Kejaksaan, Polri, TNI, dan instansi vertikal lainnya masuk juga ke dalam bagian dari gugus tugas Covid-19.
Ade Yasin menuturkan, sebagai Bupati Bogor, dengn masyarakat yang sekitar 6 juta orang, wabah Covid-19 ini menjadi tantangan/persoalan yang cukup sulit. Karena lebih baik kita menghadapi musuh yang terlihat dari pada melawan Covid-19 yang tak terlihat.
“Siapa yang membawa virus, apalagi ada OTG (orang tanpa gejala). Tapi, kita harus bisa taat aturan seperti pakai masker dan menjaga kebersihan diri. Saya juga selalu berdo’a untuk tidak terkena, karena jika seorang pemimpin terkena, maka itu akan menjadi penghambat . Covid-19 ini berdampak ke semua sektor, apalagi orang yang ekonominya ada di sektor pendapatan harian. Ada yang berpendapat hanya yang kaya saja yang kena, tapi ternyata tidak, buktinya di kaki gunung salak saja ada seorang bayi yang terkena padahal itu jauh dari akses keramaian. Bagaimana bisa itu terjadi? kan kita tidak tahu, apakah bayi itu dicium orang dari Jakarta atau bekasi, atau dari zona merah lainnya. Tapi, yang perlu dinilai di kaki gunung salak pun kita bisa deteksi penyakit ini,” jelas Bupati Bogor itu saat menyampaikan resentasinya mengenai realisasi program percepatan penanganan Covid-19 melalui aplikasi Zoom Meeting pada Selasa sore (12/5).
Bupati Bogor menjelaskan, untuk penyebaran Covid-19 itu sendiri dari 40 kecamatan, masih ada 18 kecamatan yang terkena dan menjadi zona merah. Zona merah adalah sebagian perbatasan dari Jakarta. Di Bojonggede, Cibinong, Gunung Putri, Cileungsi ini menjadi yang cukup banyak terpapar dan ini adalah rata-rata pegawai di Jakarta.
“Transmisi lokal sebetulnya sedikit, tapi tetap kita harus berhati-hati. Karena ketika terpapar dari wilayah episentrum Covid-19, kita harus waspada. Salah satu contoh, kita pernah mengalami satu kejadian yang paling besar dalam satu hari di bulan April pernah ada 31 positif, setelah ditracking ternyata yang 28 orang adalah bekerja/berkegiatan di Jakarta hanya tidurnya saja di Bogor. Dan 3 orang sisanya, adalah transmisi lokal atau di Bogor,” kata Beliau.
“Hal ini begitu membahayakannya orang yang bekerja di sana, kasian sekali selalu ada yang terpapar hampir rata-rata yang di wilayah perbatasan Jakarta itu terkenanya di Jakarta. Termasuk di Bekasi dan Depok itu sedikit. Maka dari itu, kami dengan kepala daerah lain penyangga Ibu Kota, ketika DKI menyatakan PSBB, kami pun menyatakan bahwa kita juga harus psbb agar persebaran ketika di tahan di DKI Jakarta jangan sampai sebaran ini lari ke Bogor, Bekasi, dan Depok dan lainnya,” tambahnya.
Beliau menyebutkan, 5 kepala daerah bersama-sama terapkan PSBB. Pada awalnya memang ketika melaksanakan PSBB kurva Covid-19 sedang tinggi. Ketika PSBB pertama masih ada kenaikan dan PSBB kedua pun ada kenaikan. Tapi ini bukan karena PSBBnya melainkan karena memang laju kurvanya sedang tinggi. Sehingga jika tidak dilakukan PSBB mungkin angkanya lebih tinggi lagi.
“Setelah PSBB dua, Insya Allah akan diberlakukan PSBB ketiga. Karena kalau tidak dilaksanakan cukup berbahaya. Masyarakat akan mengatakan Corona sudah habis karena Bogor sudah tidak PSBB. Mereka akan menganggap sudah boleh silaturrahim dan berpergian atau berkegiatan lainnya. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali, sehingga kami putuskan untuk memperpanjang PSBB ketiga supaya kita juga mencegah orang-orang untuk berkeliaran baik dari luar ke Bogor atau dari Bogor ke luar. Dan yang lebih berbahaya lagi dari Bogor ke Bogor. Contoh kemarin ketika melihat kurva di zona merah masih ada kenaikan, makanya saya melarang dan semoga dipatuhi oleh warga Kabupaten Bogor. Saya melarang warga yang di zona merah untuk mudik ke zona hijau walaupun dalam satu Kabupaten. Jadi, tunda kunjungannya, sampai corona ini benar-benar melandai. Karena selama ini selalu melihat ke Jakarta sebagai episentrum covid-19 sehingga membuat Bogor menjadi zona merah. Nah, ini juga sama, kalau warga zona merah bekeliaran ke zona hijau atau kuning yang ada PDP/ODP ini bahayanya sama seperti dari wilayah episentrum Covid-19 atau dari Jakarta, Bekasi, maupun Depok. Dan ini sulit terpantau ketika ada orang misalkan dari Gunungputri mau jalan ke Ciampea ini kan ga terlihat. Bukan pemudik tapi orang yang berkunjung/bersilaturrahmi. Makanya, saya himbau kepada warga di zona merah untuk tahan dulu, walaupun ada sanak saudara di zona hijau sebaiknya ditahan dulu untuk tidak melakukan kunjungan di saat seperti ini. Mudah-mudahan kalau sudah selesai mangga, mau setiap hari pun tidak masalah,” kata Ade Yasin.
Bupati Bogor menjelaskan, di Bulan Maret kurvanya masih landai, masuk bulan April tinggi sekali, dan Mei sudah melandai walaupun belum habis semua. Tapi kurvanya sudah melandai. Semoga di Juni/Juli ini kalau masyarakatnya patuh/mengikuti anjuran Pemerintah untuk tetap memakai masker dan terapkan social distancing dan termasuk pola hidup bersih.
“Kita juga gerakan orang juga sudah ada yang berjaga di setiap check point. Tetapi yang paling penting adalah menjaga di wilayah pedesaan, jangan sampai persebaran ini masuk ke desa-desa. Di desa-desa ini sulit terpantau karena hanya ada puskesmas, dan juga kepedulian masyarakatnya yang tidak terlalu aware. Bahkan ada kejadian karena pemikiran sederhana dari orang desa, kemarin kejadian di Jonggol ada positif Ibu-ibu corona lari dari tenaga kesehatan tapi malah ke dukun. Nah ini, kan menambah kerjaan kita juga. Begitu dia ke dukun dirawat tiga hari di dukun, dan di situlah kita harus memeriksa lingkar positif. Selain di keluarga dukun itu juga harus diperiksa dan lingkungan terdekatnya. Jadi, itu menambah pekerjaan kesehatan kita. Kasian mereka belum istirahat dari bulan Maret sampai sekarang kerja terus kelelahan. Jangan sampai ada warga yang bandel lagi menambah kelelahan mereka. Saya pastikan tenaga kesehatan memang sudah kelelahan. Tapi karena tugas mereka tetap menjalani ini, kita harus sabar menenangkan mereka dan memberikan motivasi,” kata Bupati.
“Persoalannya ketika persebaran Covid-19 ini semakin massif, saya tidak berpikir ini harus kemana, karena rumah sakit sudah kita siapkan maksimal. Ada 4 RSUD di Kabupaten yang siap menjadi rujukan dan satu rumah sakit paru dan rumah sakit singgah di kemang yang rencana minggu ini sudah bisa diaktifkan. Dan satu lagi kita juga koordinasi dan meminta bantuan kepada pihak swasta untuk menyediakan satu lagi rumah sakit singgah atau rumah darurat yaitu bantuan dari Artha Graha. Tapi persoalannya bukan itu, kalau fasilitas kita banyak, tapi tenaga kesehatannya yang sedikit dan tidak bisa ditambah lagi. Karena semua orang dan semua rumah sakit sedang konsentrasi. Sulit sekali, kita juga sudah membuka relawan untuk tenaga kesehatan sampai hari ini belum terpenuhi. Hal ini yang menyulitkan kita, jadi jangan takut fasilitas sudah kita siapkan,tapi SDMnya yang memang kita kekurangan dengan jumlah masyarakat yang cukup besar di Kabupaten Bogor ini. Jadi, jagalah diri anda dan keluarga , jangan sampai terpapar, karena jika terpapar 20 orang minimal sudah menjadi tracking kami atau menjadi odp Itu kan repot sekali. Menjadi pekerjaan yang sia-sia kalau dilakukan secara terus menerus. Secara komprehensif kita lakukan, tapi sia-sia jika masyarakat tidak menuruti himbauan pemerintah,” tambahnya.
Beliau mengatakan, Dari catatan pelaksanaan PSBB tahap satu, ini kasus positif meningkat dari 60 jadi 105, PDP dan ODP juga meningkat. Apalagi, sekarang di musim lebaran khawatir meningkat lagi karena ada pemudik.
“Makanya, saya berpesan kepada Camat, Lurah, dan RT/RW untuk sigap ketika ada warga yang mudik harus langsung diperiksa ke rumah sakit dan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Faktor utama yang menjadi pemicu peningkatan tersebut karena masih ada pergerakan orang yang sulit dikendalikan, baik di dalam atau luar Kabupaten Bogor. Walaupun kemarin Polres Bogor sudah berhasil menghalau pemudik dari catatan Kapolres ada sekitar 4.800 yang dihalau putar balik untuk tidak mudik. Kemudian, untuk catatan PSBB tahap dua masih ada peningkatan tapi sudah menurun dari 48 persen ke 29 persen. Terakhir Rumpin menjadi zona merah. Kenaikan juga dialami oleh pdp/odp tp tidak terlalu tinggi seperti di tahap pertama. Semoga di taha kedua bisa lebih diminimalisir lagi baik untuk yang positif, pdp, ataupun odp,” tambahnya.
“Kita juga sudah melakukan survei dari tim litbang Gugus Tugas Kabupaten Bogor terhadap Koresponden 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Sebetulnya 95 persen warga tahu, tapi kadang masih ngeyel, bukan lebih tertib. Contoh di Jonggol, ada warga pengendara motor yang memukul salah satu petugas relawan hanya karena disuruh menggunakan masker. Padahal dia mengerti dan tahu, tapi dia tidak menerapkannya karena emosi. Ketika dicek polisi apakah dia mabuk ternyata tidak. Sehingga sanksi yang tegas harus diterapkan kepada orang-orang yang seperti itu,” ujar Bupati Bogor.
“Yang sudah tahu juga bahayanya seperti apa itu ada 98 persen. Warga tahu dari televisi dan informasi online. Ini cukup tinggi hasil surveinya. Rata-rata orang ke luar juga hanya untuk ke pasar, ada juga yang kerja itu kecualikan. Sebetulnya secara edukasi kita sudah masif dan sudah ada hasilnya , buktinya mereka tahu bahwa corona ini berbaya. Tinggal kepatuhannya saja yang belum, dan ini kembali kepada masyarakat. jika ingin cepat tergantung masyarakat mau mengikuti himbauan pemerintah daerah dan psbb atau tidak,” tambahnya.
Bupati Bogor menuturkan, jangan ada yang membuat polemik bansos. Alhamdulillah, Kabupaten Bogor cepat menyalurkan bantuan beras kepada yang terdampak. Di sinilah negara hadir, karena dilakukan bersama-sama, Pemerintah belanja 18.000 ton beras untuk tiga bulan. Satu bulan 6 ribu ton untuk sekitar 200 ribu keluarga miskin melalui armada yang ada.
“Kita menanfaatkan armada yang ada dari Pak Dandim, Pak Kapolres, Lanud ATS, PUPR, BPBD dan Damkar. Jadi , kita belanja beras yang tadinya ada ongkos pengiriman yang besar, setelah bersepakat dengan Forkopimda kita sepakat untuk tidak menggunakan pihak ketiga karena nilainya sangat besar sekali lebih baik kita belanjakan beras. Makanya kita pinjam yang truk dari TNI, Polri, Kopasus, ATS, dan apartur yang ada. Forkopimda sudah turun tangan, jadi kita hanya memberikan bensin dan uang makan saja. Mobilnya tidak harus sewa, Jadi saya bangga sekali masyarakat semuanya bahu-membahu untuk bekerjakeras untuk kepentingan masyarakat,” kata Ade Yasin.
Beliau menjelaskan, alurnya adalah Pemkab bekerja sama dengan Bulog, lalu beras dijemput oleh truk dr TNI dan Polri lalu disalurkan ke desa. Sehingga tidak ada kesempatan untuk bermain-main di jalur ini. Covid-19 ini musuh bersama, jadi jangan bermain dgn Covid-19 . Karena pemerintah juga mengultimatum bagi yang bermain atau korupsi hukumannya adalah mati. Jangan sampai selamat dari corona, tapi mati karena persoalan itu.
“Kita selalu berkoodinasi dengan Forkopimda termasuk kejaksaan yang selalu mengawal MoU-MoU yang kita lakukan. Jadi, kalau ingin tahu transparansi gugus tugas silakan berkoordinasi dengan Kepala BPKAD Kabupaten Bogor dan juga dipantau oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Jangan membuat polemik di masyarakat. Datang ke Pemkab untuk bertanya. Anggaran Covid-19 ini ada di parsial dua. Parsial dua pun sudah dibahas di DPRD. Padahal parsial dua kita hanya memberitahukan kepada DPRD supaya pemberitahuan saja tidak perlu dibahas. Tapi karena kita ingin ada transparansi maka silakan saja. Jadi, kita sudah transparansi ke DPRD, dan masyarakat yang penasaran untuk bisa berkoordinasi dengan Kepala BPKAD kami untuk transparansi yang lain,” ujarnya.
“Ini bukan untuk Covid-19 saja, ini juga untuk huntara di Sukajaya. Dari situ saya juga tetarik dengan apa yang Pak Yus sampaikan tadi yaitu refocusing. Refocusing itu apa yang kita lakukan ini karena diberi waktu yang sangat cepat. Refocusing anggaran di setiap wilayah kab/kota dari Kementrian kesehatan. Nah, dengan adanya refocusing ini, ada keterlambatan dari kami karena sulit melakukan refocusing karena anggaran yang ada itu masih disibukkan dengan BPJS, dan anggaran-angaran yang lain tentang kaitan dengan honor-honor dan lainnya. Makanya, ketika pusat menyampai yang penting 50 persen dulu angkanya silakan diglobalkan dulu nanti bisa dirubah, tapi saya gamau saya bilang. Karena kalau kita menyampaikan angka sembarangan itu namanya kebohongan publik di dalam refocusing ini,” kata Bupati itu.
“Saya sudah menulis surat kepada Menteri Keuangan , karena kita diancam DAU nya tidak akan diturunkan sebesar 50 milyar . Padahal 50 Milyar adalah untuk gaji pegawai. Akhirnya, dari pada ada kebohongan publik lebih baik kita step by step, dan alhamdulillah surat ini ditanggapi oleh kementrian dan semoga bisa kembali cair lagi. Karena memang cukup sulit jika harus menyampaikan angka dan main potong ini, karena nanti yang berdampak adalah mereka yang bekerja sebagai pns maupun tenaga honor/outsorcing. Karena ribuan outsorcing dalam situasi seperti ini mereka jangan sampai diPHK. Kita pertahankan tetap. Walaupun mereka Work From Home, tapi saya keberatan jika mereka harus diPHK, karena seberat apapun, kita ini sudah cukup sulit menangani bantuan sosial dan orang terdampak menangani orang yang miskin baru dan jatuh miskin lagi. Jangan sampai ditambah yang diPHK. Walaupun kita harus refocuing sebesar 50 persen diar semua dinas,” pungkasnya.
Bupati Bogor menjelaskan sangat khawatir ini. Program pancakarsa tidak berjalan lancar, karena kondisi seperti ini. Beliau menuturkan lebih baik fokus kepada penanganan Covid-19 dahulu.
“Sekarang PAD kita de sektor pariwisata, perhotelan dan rumah makan. Ini tutup semua. Termasuk relaksasi pajak juga banyak perusahaan yang terdampak meminta relaksasi pajak. Ada dua pilihan dari mereka, jika tidak diberikan relaksasi, kemungkinan akan PHK besar-besaran juga. Nah, saya lebih memilih dari pada PHK besar lebih baik berikan relaksasi. Karena ketika mereka tidak mampu mereka membayar pajak kemudian phk pegawai dan akan menambah angka pengangguran ini berat buat kita juga,” tambahnya.
“Tapi untuk perusahaan yang masih berjaya kita tidak lakukan itu. Karena yang masih berjaya itu perusahaan yang memproduksi APD, mereka tidak terganggu. Justru makin meningkat dalam situasi seperti ini,” tambahnya.
“Tetap yang penting kita fokuskan dulu untuk Covid-19. Setelah ini pun, kita stabilitasi ekonomi. Minimal ada beberapa tahapan, kita harus mampu membangkitkan kembali sektor ekonomi,” tambah Ade.
“Di dalam masa PSBB ini kami juga mempunyai inovasi-inovasi daerah. Bantuan-bantuan yang masuk dari berbagai lini juga termasuk dari N.G.O itu pasti tercatat. Kemarin kita dapat bantuan dari Kementrian Pertahanan, BNPB,Gugus Pusat itu tercatat detail satu-persatu. Bahkan tidak boleh ada yang tertinggal atau tidak tercatat. APD lengkap juga kita salurkan ke puskesmas ke 101 puskesmas di Kab. Bogor. Kita juga mengelilingkan ATM beras dari Bogor Gercep untuk masyarakat. Masyarakat bisa ambil sendiri sebanyak 3 kg beras. Sudah beberapa desa yang dikunjungi. Lalu, juga ada gerakan gotong royong cadangan pangan desa, kami memotivasi desa untuk menyediakan lumbung pangan. Jadi setiap desa yang berhasil mengumpulkan gotong rotong 100 kg dr masyarakat maka dapat intensif 100 kg beras dr Pemkab. Hal ini memancing desa untuk mau empati terhadap masyarakatnya,” jelasnya.