Bogor, Visinews.net – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) menyematkan gelar The King of Silent kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Hal itu diungkapkan lewat unggahan gambar BEM KM Unnes di Instagram resmi miliknya @bemkmunnes pada Selasa (6/7/2021).
“Presiden Ma’ruf Amin terlihat absen dan diam. Maka demikian,BEM KM Unnes memberikan gelar kepada Wakil Presiden sebagai The King Of Silent,” kata Presiden Mahasiswa BEM KM Unnes Wahyu Suryono Pratama dalam keterangannya, Rabu, 7 Juli 2021.
Menurut Wahyu, Ma’ruf terlalu banyak absen dan diam. Anehnya, kata Wahyu, ketika muncul ke publik, Ma’ruf terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang bias agama dan identitas.
“Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardhu Kifayah melaksanakan vaksinasi Covid-19,” tulis akun Instagram BEM KM Unnes.
BEM KM Unnes menyebut bahwa pada masa pandemi ini, seharusnya Ma’ruf turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden.
“Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khususnya di masa pandemi,” tulis akun tersebut.
Dalam unggahannya, BEM KM Unnes juga menyebut Presiden Jokowi sebagai “The King of Lip Service” dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai “The Queen of Ghosting”.
Unggahan yang disampaikan BEM KM Unnes diberi judul “Indonesian Political Troll” sebagai aksi digital dalam rangka mengkritik rezim pemerintahan Jokowi dan DPR yang diketuai Puan Maharani.
Dalam unggahannya, BEM KM Unnes juga menyebut Presiden Jokowi sebagai “The King of Lip Service” dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai “The Queen of Ghosting”.
Adapun unggahannya sebagai aksi digital dalam rangka mengkritik rezim pemerintahan Jokowi dan DPR yang diketuai Puan Maharani.
Adapun kritik terhadap Puan Maharani, menurut BEM KM Unnes, seharusnya Ketua DPR memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi di periode ini, khususnya pandemi Covid-19.
Justru, semua pengesahan itu tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law, dan lainnya).
Lalu, tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya.
Sudah 15 jam BEM KM Unnes mengunggah aksi digital “Indonesian Political Troll”. Unggahan itu menimbulkan pro dan kontra.
Unggahan pun sudah disukai hampir 6.000 akun Instagram dan 450 komentar.
Sebelumnya BEM UI telah mengunggah di akun Instagram pribadinya berjudul “Jokowi: The King of Lip Service”. Pada unggahan itu, BEM UI mengkritik Presiden Jokowi yang kerap kali mengobral janji.
Unggahan itu juga menyindir sejumlah janji dan keputusan Jokowi, mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, hingga rentetan janji lainnya.
