Bogor, Visinews. Net – Alun-alun Kota Bogor kembali dikerjakan tahun ini setelah mangkak lebih dari satu tahun karena anggaran yang digunakan harus direalokasikan untuk penanganan Covid-19.
Kabar yang diterima, Pemprov Jabar akan mengalokasikan anggaran Rp15 miliar untuk pembangunan alun-alun tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Jawa Barat, Boy Iman Nugraha dalam kunjungan kerjanya di Balai Kota Bogor pada Rabu (17/3/2021) lalu.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menuturkan, pembangunan Alun-alun Kota Bogor memang menjadi hal yang paling ditunggu. Sebagai ikon di Kota Bogor, upaya Pemkot untuk mempercepat pembangunan juga terus dilakukan.
“Karena menjadi kesatuan dengan Stasiun Bogor, kita koordinasi juga dengan Balai Perkeretaapian. Dan karena ini juga menjadi program strategis nasional,” kata Dedie.
Pembangunan Alun-Alun Kota Bogor dibekas lahan Taman Topi dan Taman Ade Irma Suryani di atas lahan seluas sekitar 17.000 meter persegi berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Nyi Raja Permas, hingga bersebelahan dengan Masjid Agung Kota Bogor.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Yusfitriadi mengatakan setiap kebijakan harus berdasar pada prinsip kebutuhan masyarakat.
“Dalam pandangan saya sah-sah saja program apapun dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah kota bogor. Namun tentu saja, yang harus menjadi prinsip pelaksanaan program, diantaranya adalah prisip kebutuhan masyarakat,” Ungkap Yusfitriadi kepada Visinews. Net, Senin (22/3/2021).
Kang Yus, sapaan akrabnya juga mempertayakan Apakah saat ini alun-alun kota yang menjadi kebutuhan masyarakat, ditengah himpitan berbagai masalah yang menimpa masyarakat akibat covid-19?
” Alun-alun merupakan salah satu program mercusuar, yang tidak akan pernah bisa menyelesaikan himpitan-himpitan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat,” sambungnya.
Ia juga menyebutkan Masalah pendidikan, ekonomi dan pemenuhan hak-hak dasar hidup masyarakat adalah prioritas fokus perhatian pemerintah. Terlebih angka kemiskiman di negara ini melonjak drastis, berdasarkan data BPPS 2021.
” Program Kreatifitas dan innovatif untuk mengeluarkan masyarakat dari berbagai permasalah, itu yang harus di dorong oleh pemerinrah. Yang tentunya harus melibatan masyarakat secara massif,” jelasnya.
