Bogor – Solidaritas untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, Imam Rahmat Eriansyah selaku Ketua PC SEMMI Kabupaten Bogor menyampaikan kritik keras terhadap Pemerintahan Kabupaten Bogor dan sejumlah Kepala Desa (Kades) terkait penyalahgunaan kendaraan operasional desa untuk kegiatan touring. Kritik ini dilontarkan menyusul pemberitaan di beberapa media, yang mengungkap aksi ratusan Kades menggunakan kendaraan plat merah untuk touring ke Baduy.
Imam menilai tindakan ini sebagai bentuk penyalahgunaan aset publik yang tidak sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa.
“Kendaraan operasional desa seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan desa, bukan untuk kegiatan pribadi atau rekreasi seperti touring,” tegas Imam dalam keterangan resminya pada Rabu (26/02/2025).
Lebih lanjut, Imam menyoroti ketidakpekaan para Kades terhadap kondisi masyarakat. Di tengah masih banyaknya masalah mendesak di tingkat desa, seperti kemiskinan, infrastruktur yang belum memadai, dan pelayanan dasar yang belum optimal, kegiatan touring menggunakan kendaraan dinas justru menimbulkan kesan ketidakpedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
“Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin desa dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Selain itu, Imam juga mengkritik budaya konsumtif dan ketergantungan pada bantuan pemerintah yang terlihat dari pernyataan Ketua APDESI Kabupaten Bogor. Dalam pemberitaan dibeberapa media, disebutkan bahwa kades sudah diberi motor dan kini meminta mobil.
“Ini menunjukkan adanya budaya konsumtif dan ketergantungan pada bantuan pemerintah, yang bertentangan dengan semangat kemandirian desa,” ujar Imam.
Imam juga menilai bahwa tindakan ini mencerminkan pemahaman yang keliru tentang tugas dan fungsi kepala desa.
“Kepala desa seharusnya menjadi teladan dalam mengelola sumber daya desa secara bijaksana. Namun, tindakan seperti ini justru menunjukkan pemahaman yang keliru tentang tugas dan fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai rekomendasi, PC SEMMI Kabupaten Bogor mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap penggunaan aset desa, termasuk kendaraan operasional.
“Perlu adanya sosialisasi dan pembinaan kepada kepala desa tentang etika kepemimpinan, pengelolaan keuangan desa, dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat,” kata Imam.
Selain itu, PC SEMMI Kabupaten Bogor juga mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran dan aset desa.
“Pemerintah harus mengambil langkah tegas terhadap kepala desa yang terbukti menyalahgunakan aset desa, termasuk memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.
Dengan kritik ini, Imam berharap Pemerintah Kabupaten Bogor dapat menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan rakyat. (nn)
